Keracunan MBG yang menimpa ribuan siswa di Indonesia menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan program makan bergizi gratis. Data terbaru mencatat 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan sejak Januari 2025, dengan puncak kejadian tertinggi pada Agustus 2025. Kasus terbesar terjadi di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dimana 446 siswa mengalami gejala mual dan muntah setelah mengonsumsi hidangan MBG.
Kekecewaan mendalam dirasakan orangtua dan guru terhadap lemahnya pengawasan pemerintah dalam program ini. Banyak pihak mempertanyakan keseriusan pemerintah menyelidiki kasus keracunan MBG, terutama karena dugaan keterlibatan pemilik dapur yang memiliki koneksi politik kuat. Situasi ini memperparah trauma psikologis anak-anak dan menimbulkan kepanikan di kalangan orangtua.
SDIT Alam indah sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan kesehatan siswa turut mengkritisi sistem distribusi makanan yang tidak memadai ini. Koordinasi antara sekolah dan lembaga pengawas harus diperkuat untuk mencegah tragedi serupa terulang. Evaluasi menyeluruh terhadap vendor dan sistem cold chain distribution menjadi prioritas utama.
Badan Gizi Nasional selaku penanggungjawab program perlu melakukan revolusi total dalam standar keamanan pangan. Transparansi dalam pemilihan mitra dapur, pelatihan hygiene berkelanjutan, dan sistem monitoring real-time harus segera diterapkan. Tanpa langkah tegas ini, keracunan MBG akan terus menghantui dunia pendidikan Indonesia.
Momentum evaluasi ini tidak boleh sia-sia. Pemerintah harus mengedepankan keselamatan anak-anak Indonesia di atas kepentingan politik dan bisnis tertentu.
Comments are closed